Menteri Rini: Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga Beroperasi Mei 2020


 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut bahwa Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga beroperasi sesuai rencana yaitu pada Mei 2020.
"Saya senang proyek berjalan baik, dan kita targetkan tahun ini runway bisa selesai dibangun dan dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain hingga rampung dan bisa beroperasi pada Mei 2020," kata Rini saat meninjau langsung pembangunan Runway Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga pada Rabu (2/10).
Sejumlah pekerjaan telah dilakukan sejak Mei 2019 yakni pembersihan lahan atau land clearing untuk runway dengan panjang 1.600 meter.
Rini juga menambahkan, keberadaan Bandara Jenderal Besar Soedirman juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan dapat mengakomodir kegiatan investasi dan perekonomian di Jawa Tengah.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, Bandara Jenderal Besar Soedirman akan berperan signifikan dalam mendorong perekonomian khususnya di 5 wilayah terdekat.
"Perekonomian di 5 wilayah yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen atau kita kenal dengan Barlingmascakeb akan lebih maju dengan hadirnya Bandara Jenderal Besar Soedirman," kata Awaluddin.
Pembangunan runway merupakan salah satu infrastruktur penting yang menjadi prioritas pembangunan saat ini. Pada Tahap I runway dibangun untuk melayani operasional penerbangan pesawat ATR 72-600 dan sejenis, lalu kemudian dilakukan pengembangan hingga Tahap III yang akan membuat bandara ini dapat didarati pesawat sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.
Pembangunan terminal penumpang pesawat juga dilakukan bertahap, di mana pada Tahap I Tahap I berkapasitas 98.812 penumpang per tahun. Pada Tahap II berkapasitas 440.440 penumpang per tahun, kemudian Tahap III berkapasitas sekitar 600.000 penumpang per tahun.
Proyek bandara ini terletak di kawasan Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman. Pada April 2019, AP II dan TNI AU menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pembangunan infrastruktur sudah dapat dimulai.
AP II dan TNI AU juga telah menyepakati Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), yakni DLKr I seluas 4,42 hektare guna diusahakan sebagai bandara meliputi terminal kargo, terminal penumpang, bangunan operasional/perkantoran dan fasilitas sisi darat lainnya.
Lalu, DLKr II seluas 43,5 hektare guna penggunaan bersama (penerbangan sipil dan militer) meliputi runway, RESA (runway end safety area), stopway, taxiway, PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran), fasilitas bersama, dan pagar pengamanan bandara.
Share:
Read More

Pembangunan LRT Jabodebek Masih Terbentur Masalah Pembebasan Lahan di Bekasi


Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait percepatan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Adapun sejumlah menteri yang hadir yakni Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil.
"Pak Menko (Luhut) ingin pastikan semua berjalan sesuai dengan target. Maka sering sekali Pak Menko mengadakan rapat begini evaluasi apa hambatannya apa masalah pembayarannya ada masalah apa saja gitu loh," kata Menteri Sofyan usai rakor di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10).
Menteri Sofyan menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukan bersama, nyatanya masih ada sedikit masalah terkait dengan lahan yang ada di Bekasi. Akan tetapi, sejauh ini pihaknya sudah turun tangan untuk melakukan penyelesaian dengan beberapa warga di Bekasi.
"Ada tanah yang belum beres di Bekasi beberapa bidang. Tapi satu bidang belum beres kan mengganggu juga. Kalau tanah yang di Bekasi saja sedikit tapi masalahnya sedang kita konsinyasi," kata dia.
Menteri Sofyan melanjutkan hambatan di lapangan sendiri memang tidak mudah apalagi banyak masyarakat yang sulit untuk dipindahkan. Namun, sesuai dengan Undang-Undang berlaku pihaknya tetap berkomitmen membenahi persoalan tanah tersebut.
"Iya hambatannya macam-macam orang tidak mau dibebaskan gitu kan, tapi Undang-Undang nomor 2 sudah cukup efektif kalau tidak setuju kita konsinyasi. Nanti pengadilan yang menerima, baru kita proses," imbuhnya
Berdasarkan data PT Adhi Karya progres pembangunan LRT Jabodebek baru mencapai 67,77 persen. Adapun untuk Cawang-Cibubur sudah mencapai 85,28 persen. Kemudian untuk Cawang -Kuningan - Dukuh Atas sudah mencapai 55,91 persen, dan terakhir Cawang - Bekasi Timur mencapai 59,12 persen.
Share:
Read More

Uji Coba LRT Jabodebek Rute Cawang-Cibubur Diperkirakan Dimulai Pekan Depan


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa uji coba Light Rail Transit (LRT) akan mulai dilakukan pada pekan depan. Nantinya PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sendiri akan mulai mengirimkan rangkaian kereta atau trainset LRT Jabodebek pada 5 Oktober 2019 secara bertahap.
"Mungkin minggu depan (kita uji coba), kita mau bicara cara ngangkatnya seperti apa. Saya enggak mau ada risiko," kata Budi ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis (3/10).
Secara keseluruhan, INKA diminta untuk mengerjakan pesanan 31 trainset LRT Jabodebek. Masing-masing trainset terdiri dari 6 gerbong. Namun tidak seluruh pesanan langsung dikirimkan, tetapi secara bertahap. Setelah itu baru dilaksanakan pada lintas Cawang-Cibubur.
Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Pundjung Setya Brata menambahkan uji coba LRT Jabodebek trase Cawang - Cibubur akan dilakukan sekitar 3-6 bulan, menyesuaikan dengan hasil evaluasi. Dalam uji coba tahap awal, terdapat 1 trainset atau 6 gerbong kereta yang melintas di trase itu.
"Uji coba 3-6 bulan tergantung hasil evaluasinya," kata dia.
Adapun dijelaskan Pundjung, progres keseluruhan proyek LRT Jabodebek sudah mencapai 65,77 persen, terdiri dari Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi Timur.
Secara rinci untuk lintas pelayanan Cawang - Cibubur, kini progresnya mencapai 85,28 persen. Trase itu menghubungkan Cawang - Taman Mini - Kampung Rambutan - Ciracas - Kampung Rambutan.
Sementara untuk lintas pelayanan Cawang - Dukuh Atas, kini progresnya sudah 55,91 persen. Trase itu menghubungkan Cawang - Ciliwung - Cikoko - Kuningan - Rasuna Said - Karet Kuningan - Setiabudi - Dukuh Atas.
Sedangkan untuk lintas pelayanan Cawang - Bekasi Timur, progresnya kini telah mencapai 53,84 persen. Trase itu menghubungkan Cawang - Halim - Jati Bening Baru - Cikunir - Cikunir 2 - Bekasi Barat - Jatimulya.
Share:
Read More

Adhi Karya Akui Baru Terima Rp8 Triliun Untuk Proyek LRT Jabodebek


 Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Pundjung Setya Brata mengakui baru menerima sekitar Rp8 triliun dari PT Kereta Api Indonesia terkait dengan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Jumlah ini, masih akan terus bertambah seiring dengan progres pembangunan proyek tersebut.
"Sudah Rp8 triliun koma sekian," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10).
Seperti diketahui, PT KAI sendiri merupakan investor proyek LRT Jabodebek sesuai dengan penugasan pemerintah. Selama ini pembayaran dari KAI dilakukan bertahap menyesuaikan dengan progres konstruksi LRT Jabodebek.
Untuk selanjutnya, pihaknya akan mengajukan tagihan ke PT KAI sebesar Rp1,2 triliun. Jika terealisasikan, maka ‎total pendapatan yang diterima Adhi Karya dari PT KAI akan mencapai Rp10 triliun.
"Ini yang sedang (diajukan) di KAI ‎ini Rp1,4 (triliun), nett-nya Rp1,2 triliun. Mudah-mudahan segera rilis," katanya.
Progres keseluruhan proyek LRT Jabodebek sudah mencapai 65,77 persen, terdiri dari Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur. Untuk lintas pelayanan Cawang-Cibubur, kini progresnya mencapai 85,28 persen. Trase itu menghubungkan Cawang-Taman Mini-Kampung Rambutan-Ciracas-Kampung Rambutan.
Sementara untuk lintas pelayanan Cawang-Dukuh Atas, kini progresnya sudah 55,91 persen. Trase itu menghubungkan Cawang-Ciliwung-Cikoko-Kuningan-Rasuna Said-Karet Kuningan-Setiabudi-Dukuh Atas.
Sedangkan untuk lintas pelayanan Cawang-Bekasi Timur, progresnya kini telah mencapai 53,84 persen. Trase itu menghubungkan Cawang-Halim-Jati Bening Baru-Cikunir-Cikunir 2-Bekasi Barat-Jatimulya. 
Share:
Read More

Jokowi Akui Banyak PR Belum Selesai, Apa Saja?


Presiden Jokowi sempat menyebut ada banyak pekerjaan yang belum diselesaikan dalam Kabinet Kerja Jilid I. Nantinya, pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilanjutkan kembali dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Hal itu disampaikan saat menghadiri sidang kabinet paripurna tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020, Kamis (3/10).
"Masih banyak saya lihat, masih ada PR-PR yang belum bisa kita selesaikan," kata Jokowi. Lalu, apa saja PR yang dimaksud Presiden Jokowi itu?
Pembangunan SDM
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu visi Jokowi untuk lima tahun ke depan. Jokowi ingin ingin membangun SDM untuk meningkatkan daya saing.
"Fondasi kita ke depan adalah SDM yang berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas SDM ini harus mulai dibangun sejak dalam kandungan," ungkap Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan SDM juga akan berfokus pada program vokasi yang kini tengah dilakukan oleh pemerintah.
"Otomatis pendidikan, sekarang kita bicara kualitas. SDN kita sudah harus beralih kepada kualitas pendidikan menjadikan vokasi," kata Menteri Bambang.
Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan dalam 5 tahun ke depan pekerjaan besar yang masih akan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang dibangun tak hanya soal pembangunan jalan tol. Pembangunan infrastruktur nantinya akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus, pariwisata, sektor pertanian hingga kawasan perikanan.
"Artinya membangun infrastruktur bukan hanya semata pembangunan infrastruktur itu sendiri tapi dimensi wilayah sekitarnya. Tujuan utamanya adalah ada jalan tapi di daerah sekitar tersebut harus berkembang, sehingga harus melihat ke depan wilayahnya," bebernya.
Selain itu, salah satu belum selesainya pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masalah biaya. Menurut Presiden Jokowi, dibandingkan dengan negara-negara tetangga saja, biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2 sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi.
"Artinya, infrastruktur kita enggak siap sehingga kita fokus di situ, fokus saja sudah. Kemudian lima tahun ke depan kita masih menyelesaikan ini (pembangunan infrastruktur), masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur kita," kata Jokowi.
Masalah Kesehatan
Selain masalah SDM dan infrastruktur, sektor lain yang akan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi adalah masalah kesehatan. Di mana, pada kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah ke depan yaitu mengenai stunting dan angka kematian ibu saat melahirkan.
"Kita harapkan dari kesehatan isu ketinggalan masalah stunting ibu yang mengandung kemudian juga kematian ibu melahirkan harus dijadikan prioritas," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Reformasi

Dalam Kabinet Kerja Jilid II, salah satu fokus Jokowi yang belum diselesaikan adalah fondasi penguatan reformasi birokrasi dan reformasi struktural untuk merespons perubahan yang begitu cepat.
Menurut Presiden Jokowi, reformasi birokrasi akan mendorong negara makin efisien.
"Tiga hal ini (pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penguatan reformasi) yang menurut saya yang sangat diperlukan negara kita agar kita tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang ini menurut saya banyak dialami negara-negara lain," kata Jokowi. 
Share:
Read More

BKPM Tawarkan Proyek Bandara Singkawang ke Swasta


Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bappenas, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia menggelar market sounding proyek pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk menarik pihak swasta agar terlibat dalam proyek tersebut dalam skema KPBU.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut positif kegiatan market sounding. Mengingat pentingnya keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Pak Presiden secara khusus mengingatkan kepada kami, berikan kesempatan swasta, swasta asing untuk masuk ke industri prasarana perhubungan. Karena kita yakin kompetensi yang dimiliki swasta, modal yang dimiliki swasta itu diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu banyak," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Pemerintah berharap keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor perhubungan dapat terus ditingkatkan. "Kalau ini menjadi satu contoh. Ada bandara-bandara lain, yang dimiliki pemerintah atau AP I dan AP II. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga fasilitas kereta api itu yang begitu variatif dan memiliki prospek yang baik," ujar dia.
Dia meminta segenap pihak, terutama dari sisi pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada investor. Dengan demikian, para calon investor proyek Bandara Singkawang memperoleh informasi memadai terkait proyek tersebut.
"Saya minta kepada tim, dari Bappenas, PII, dan dari Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada investor dan kami siap melakukan diskusi one on one bila diskusi pada market sounding ini dirasa kurang," imbuhnya.
Sementara Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, kehadiran Bandara Singkawang amat strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat. "Dengan dilaksanakannya market sounding ini Bandara Singkawang layak dibangun untuk memenuhi impian masyarakat Singkawang tersedia akses lebih efisien waktu,"
Kehadiran Bandara Singkawang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah Singkawang dan sekitarnya. "Singkawang merupakan kota pariwisata dan perdagangan jasa. Dimensi waktu menjadi penting yang kaya daya tarik investasi," tandasnya.
Sebagai informasi, nilai opex proyek Bandara Singkawang sebesar Rp2,6 triliun. Sementara capex proyek senilai Rp1,7 triliun dengan masa konsesi 32 tahun. 
Share:
Read More

Penghasilan Pajak Kepleset Rp200 T, Pembangunan Infrastruktur Jangan Andalkan APBN


Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.
"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Melesetnya penerimaan pajak disebabkan menurunnya kondisi perekonomian global. Hal tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri.
"Ini tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang juga cenderung melamban," jelas dia.
Menghadapi tantangan ini, pembangunan infrastruktur harus diupayakan tidak tergantung pada APBN. "Tapi poinnya kita sejauh mungkin musti mulai harus bergeser dari ketergantungan berlebih kepada APBN," ujarnya.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah yakni dengan menjalankan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
"Untuk mencoba membuat terobosan untuk meng-KPBU-kan proyek Bandara Singkawang ini," tandasnya.
Share:
Read More

Recent Posts