2019, Pembiayaan Infrastruktur Lewat Sukuk Ditargetkan Rp 28 T


TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengalokasikan pembiayaan infrastruktur dari sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 28,43 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan jumlah pembiayaan ini meningkat jika dibandingkan alokasi 2018 yang hanya mencapai Rp 22,53 trilun.
"Jumlah alokasi ini naik sebesar 26,2 persen. Hal ini berarti memberikan tanda bahwa peran sukuk negara semakin memberikan peran yang strategis bagi pembiayaan infrastruktur," kata Luky di Gedung Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 21 Desember 2018.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, jumlah pembiayaan dengan instrumen sukuk negara terus meningkat sejak pertama kali digunakan untuk pembiayaan proyek perkeretaapian pada 2013. Saat itu pembiayaan proyek infrastruktur dengan sukuk negara baru mencapai Rp 800 miliar. Namun pada 2018 jumlahnya meningkat hingga Rp 22,53 triliun dan tahun depan meningkat kembali menjadi Rp 28,43 trilun.
Luky menjelaskan alokasi pembiayaan proyek SBSN tahun 2019 masih sama yakni dialokasi ketujuh kementerian dan lembaga. Namun secara dari sisi jumlah pemarksa sukuk, yakni direktorat eselon I yang menginisiasi dari kementerian bertambah dari 10 unit menjadi 16 unit pada 2019. Adapun cakupan proyek pembiayaan dengan sukuk negara pada 2019 akan mencapai 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi.
Beberapa proyek yang akan dibiayai dengan sukuk negara misalnya, penyelesaian jalan kereta api trans Sulawesi dari Pare-Pare menuju Makasar, pembangunan double track di selatan Jawa khusunya dari Cirebon, Kroya, Solo hingga Madiun, Jombang dan Surabaya. Kemudian ada juga proyek pengembangan jalan dan jembatan, pengelolaan bendungan, lahar dan banjir, pembangunan gedung embarkasi haji termasuk pusat pelayanan haji terpadu serta pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan volume pembiayaan infrastruktur memang terus meningkat. Bahkan, kata dia, jumlahnya telah meningkat hingga empat kali lipat sejak 2015. Meski demikian, dibandingkan dengan total belanja modal untuk infrastruktur pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2019 yang mencapai Rp 400 trilun pembiayaan dengan sukuk masih terbilang kecil.
Sri Mulyani juga mengatakan dirinya ingin melihat bagaimana progres pembiayaan menggunakan sukuk ini pada tahun-tahun ke depan. Jika bagus, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, porsinya bisa ditambah.
Share:

Cerita dari Perbatasan: Asa Ibu Kota Baru dan Infrastruktur


TEMPO.CO, Nunukan - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur memberi asa bagi masyarakat di Desa Long Bawan, Krayan, Kalimantan Utara. Kebanyakan warga desa yang terletak sekitar 20 menit dari perbatasan Indonesia - Malaysia ini berharap ikut kecipratan manfaat dari hajatan besar pemerintah tersebut.
Wakil Kepala Adat Krayan Mes Kanter yakin wilayahnya bakal ikut terbangun dengan adanya Ibu Kota di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. "Kalau Ibu Kota ke Kaltim tentu akan berdampak ke Krayan dan kami sudah siap," ujar dia saat ditemui di SMAN 1 Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat, 30 Agustus 2019.
Kanter mengatakan pemindahan Ibu Kota ini memang menjadi mimpi besar masyarakat Kalimantan. Selain bisa memacu pembangunan infrastruktur di pulau terbesar Indonesia, ia berharap pemindahan Ibu Kota bisa memacu denyut bisnis dan perekonomian di sana. "Kami berharap pemerintah pusat serius."
Pembangunan yang diharapkan Kanter antara lain bisa tersambungnya akses darat dari Kalimantan Timur ke desanya. Sebab, selama ini masyarakat setempat hanya bisa mengandalkan angkutan udara untuk keluar desa.
"Karena kalau melihat situasi di Krayan kan hambatannya itu, situasi jalan masih amburadul kayak kubangan, masih tertinggal," kata Kanter.
Harapan serupa diungkapkan oleh Aprem, seorang pendeta di Krayan. Ia berharap pemerintah bisa segera memperbaiki akses jalan darat di sana. Sebabnya, jalanan di sana sudah kelewat jelek, terutama kalau musim hujan tiba.
Dengan jalanan yang berlumpur setelah hujan mengguyur, kendaraan pun sulit untuk bermanuver. Warga, kata Aprem, bahkan lebih memilih meninggalkan motornya di jalanan dan jalan kaki bila jalanan menuju desa sudah sangat berlumpur. Untuk mengakali kondisi jalan, masyarakat menyiapkan mobil 4WD dan ban off-road.
Kondisi itu terlihat dari pemantauan Tempo selama perjalanan di wilayah Long Bawan, Krayan, Nunukan. Belum semua jalan beraspal, masih ada jalanan tanah menuju area perumahan.
Hampir semua kendaraan di sana merupakan mobil bertenaga besar dengan bak di belakangnya. Mobil juga bergerak dengan tarikan empat roda dan ban khusus area off-road. Begitu pula dengan sepeda motor, hampir semuanya menggunakan ban khusus trail untuk dapat menerjang jalanan berlumpur itu.
Siswa SMAN 1 Krayan Febrian Samith yakin pemerintah bisa lebih memperhatikan desanya bila Ibu Kota benar-benar pindah ke Kalimantan. Mengingat, jarak pusat pemerintahan ke kawasan perbatasan juga bisa lebih dekat. Dengan demikian, tak ada lagi jalan-jalan licin menuju ke sekolah saat musim hujan tiba, khususnya bagi Febrian yang perlu menempuh 20 menit dari rumahnya. "Saya hanya membayangkan jalan yang lebih bagus, kalau gedung-gedung tinggi belum lah."
Share:

Proyek Infrastruktur Cina di Indonesia Paling Besar se-ASEAN

TEMPO.COJakarta - Berdasarkan laporan terbaru dari Fitch Solutions, proyek infrastruktur Cina di ASEAN tercatat paling banyak dikerjakan di Indonesia. Nilai proyek Cina di Indonesia sebesar US$93 miliar atau 36 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur Cina yang dikerjakan di Asia Tenggara.
Proyek paling spektakuler yang sedang dikerjakan Cina di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air Sungai Kayan senilai US$17,8 miliar.
Menurut Fitch, Cina menjadi negara nomor dua yang paling banyak mengerjakan proyek infrastruktur di negara-negara ASEAN. Adapun Jepang memimpin di peringkat satu. 
Proyek infrastruktur yang didukung oleh Cina di enam negara ASEAN dengan ekonomi terbesar seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam nilainya mencapai sebesar US$255 miliar. Adapun, nilai proyek infrastruktur yang bekerjasama dengan Jepang nilainya mencapai US$367 miliar.
Dilansir melalui Bloomberg, Asian Development Bank memperkirakan bahwa ekonomi Asia Tenggara akan membutuhkan US$210 miliar per tahun dalam investasi infrastruktur dari 2016 hingga 2030, hanya untuk menjaga momentum dalam pertumbuhan ekonomi.
Angka-angka Fitch terbaru, hanya menghitung proyek yang tertunda atau proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan, studi kelayakan, tender dan saat ini sedang dibangun. "Data Fitch pada
Februari 2018 menempatkan investasi Jepang pada US$230 miliar dan Cina pada US$155 miliar," seperti dikutip melalui Bloomberg, Ahad 23 Juni 2019.
Hingga saat ini, setidaknya ada 240 perusahaan infrastruktur mendapat dukungan Jepang. Sementara untuk Cina, ada 210 perusahaan yang didukung di 10 negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kendati Presiden Xi Jinping mendorong untuk membelanjakan kereta api dan pelabuhan melalui program Belt and Road Initiative, Cina tetap belum mampu menggeser dominasi Jepang dalam prpoyek infrastruktur.  Sejauh ini, Vietnammenjadi negara yang paling banyak menerima proyek infrastruktur Jepang, yakni senilai US$209 miliar atau lebih dari 50 persen dari keseluruhan nilai proyek Jepang di ASEAN.
Sumber : 
Share:

Kubu Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur era Jokowi Modal Dengkul


TEMPO.COJakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.
"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan," kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.
Suhendra pun mempertanyakan fungsi dari pembangunan LRT di Palembang dalam kaitannya dengan Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.
Selain itu, Suhendra menuturkan penugasan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang menurutnya terkesan ambisius dan kejar tayang itu membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf khusus menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangan," kata Suhendra.
Sementara itu, pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.
"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi Indonesia sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," kata Salamuddin.
Share:

Infrastruktur Pertukaran Informasi Pajak Digenjot Ini Rinciannya


TEMPO.COJakarta - Pemerintah menyebutkan telah berupaya meningkatkan infrastruktur teknologi menjelang penerapan program pertukaran informasi data pajak atau automatic exchange of information (AEoI). Program tersebut direncanakan diimplementasikan mulai September 2018.
"Buat AEoI, dari sisi infrastruktur dan security, tadinya kami belum pakai joint domain, sekarang sudah pakai joint domain," ujar Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi, di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018. Dengan demikian sekitar 40 ribu komputer nantinya akan terhubung.
Selain itu, Ditjen Pajak juga menerapkan desktop management, sehingga semua sistem informasi bisa dikontrol dari pusat. "Log juga kami evaluasi jangan sampai ada penyalahgunaan."
Dari sisi intelijen dan analitik, Ditjen Pajak sudah punya teknologi big data yang bisa mengolah semua informasi yang masuk. Meski belum semua data bisa digunakan petugas pajak. "Karena datanya kan ada yang sudah NPWP, ada yang belum, jadi masih harus kami olah dulu," kata Iwan.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memastikan semua persiapan telah rampung menjelang penerapan program pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Program tersebut direncanakan diimplementasikan mulai September 2018. "Sudah siap, tinggal terima data saja, kan melalui sistemnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujar Robert.
Robert mengatakan semua sistem pertukaran informasi sudah siap. Khususnya, sistem untuk bertukar informasi dengan negara lain alias internasional. "Iya, kan dengan negara lain sudah disiapkan sistemnya," ucapnya.
Selain secara internasional, pertukaran informasi juga dilakukan secara domestik dengan lembaga-lembaga keuangan di dalam negeri. Untuk pertukaran informasi skala domestik, ujar Robert, telah diterapkan sejak April 2018.
Kendati telah di mulai pada awal tahun, Robert mengatakan masih ada lembaga keuangan dalam negeri yang belum memberi informasi. "Ada beberapa yang belum kasih, tapi kelihatannya karena dia tidak punya data yang mau di-share dan secara legal tidak harus," katanya.
Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memastikan seluruh persyaratan untuk mengikuti program pertukaran informasi data perpajakan tersebut sudah terpenuhi. Indonesia sudah siap berpartisipasi dalam AEoI.  
Ada empat persyaratan untuk mengikuti AEoI. Tim panitia AEoI telah mengecek kemampuan DJP memenuhi syarat tersebut. Syarat tersebut antara lain mengenai legislasi domestik. Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang pertukaran informasi keuangan.
Syarat lainnya berkaitan kesiapan informasi dan teknologi. Ditjen Pajak dinyatakan sudah siap dengan sistem transmisi data yang dimiliki. Ditjen Pajak juga dinilai dari sisi kemampuan tata kelola dalam menjaga rahasia data. 
Share:

Jokowi Janji Sambungkan Proyek-proyek Infrastruktur Besar


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa dalam lima tahun ke depan program pembangunan infrastruktur masih akan terus berlanjut. Ke depan, pembangunan bakal dipercepat untuk menyambungkan masing-masing infrastrukur yang telah dibangun agar terkoneksi.
"Ke depan akan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara," kata Jokowi dalam Pidato Visi Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad 14 Juli 2019.
Hari ini, partai pengusung dan relawan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar acara silaturahmi yang bertajuk "Visi Indonesia". Dalam acara ini, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato ucapan syukur atas kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Jokowi memastikan fokus ketersambungan antar infrastruktur itu bakal meliputi berbagai macam fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Misalnya, kawasan produksi rakyat dan kawasan ekonomi khusus baik industri maupun pariwisata.
Selain itu, program pembangunan infrastruktur ke depan juga akan berfokus untuk menyambungkan sejumlah fasilitas milik masyarakat. Misalnya,
kawasan persawahan, kawasan perkebunan, hingga tambak perikanan. "Arahnya harus fokus ke sana, akan kami sambungkan ke sana," kata Jokowi.
Program pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program utama di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla 2014-2019 silam. Sejak 2014 tercatat anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km termasuk jalan di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Kemudian telah dibangun jalan tol baru sepanjang 941 km dengan target akhir 2019 mencapai 1.852 km.
Kementerian juga melaporkan telah membangun 65 bendungan, dan pada tahun 2018 sebanyak 8 bendungan telah rampung. Pada masa pemerintahan Jokowi - JK, sejak 2015 hingga 2018, jaringan irigasi baru juga telah dibangun seluas 860.015 hektare dan merehabilitasi 2.319.693 hektar. Sedangkan embung yang selesai dibangun sebanyak 949 embung dari target 1.088 embung hingga tahun 2019.
Share:

Ke NTT Lagi,Jokowi Cek Infrastruktur Pariwisata Labuan Bajo


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi hari ini, Rabu 10 Juli 2019, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Setibanya di Bandar Udara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekitar pukul 14.10 WITA, Jokowi disambut oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, dan Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman. "Kedatangan Kepala Negara juga disambut dengan prosesi adat khas NTT yaitu Tari Caci," kata pelaksana tugas Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Chandra A. Kurniawan, dalam siaran tertulisnya, Rabu.
Jokowi kemudian meninjau rencana pengembangan Bandara Komodo dengan melihat panel dan menyimak paparan. Dari bandara, Jokowi dan rombongan menuju Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk meninjau proyek penataan kawasan Puncak Waringin.
Selain itu, Jokowi juga diagendakan akan meninjau proyek trotoar jalan di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Agenda kerja Presiden hari ini akan ditutup dengan meninjau Kawasan Terpadu Marina, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada sore hari.
Dalam kunjungan kerja, Jokowi dan Iriana turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.
Sebelumnya, Presiden mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, dirinya harus datang melihat dan ambil tindakan.
"Saya sudah 10 kali datang ke NTT. Padahal NTT itu jauh," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Bendungan Rotiklot di Belu, Senin, 20 Mei 2019.
Jokowi mengaku sering datang ke NTT, karena sangat cinta NTT. Apalagi banyak persoalan kesejahteraan rakyat yang harus diselesaikan. Salah satu solusi yakni tambak garam, karena NTT miliki ribuan hektare (ha) garam yang bisa dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
Share:

London Bakal Danai Proyek Infrastruktur Indonesia Senilai Rp 52 T


TEMPO.COJakarta - City of London Corporation (Pusat Finansial Kota London) menyatakan telah mengalokasikan dana sebesar 3 miliar poundsterling atau setara Rp52,9 triliun untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
“Melalui UK Export Finance, kami sangat ingin mendukung proyek infrastruktur di Indonesia,” kata Wali Kota untuk Pusat Finansial Kota London, Peter Estlin dalam wawancara terbatas dengan beberapa media di Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
Sama seperti proyek pendanaan infrastruktur dari negara lain, London juga mensyaratkan pelibatan perusahaan Inggris dalam proyek yang dibiayainya. Hal ini, kata Estlin, sekaligus untuk mendorong peningkatan kerja sama kedua negara.
“Jadi salah satu syaratnya adalah 20 persen dari aktivitas (pembangunan infrastruktur) yang terjadi di sini harus melalui kemitraan dengan pelaku bisnis Inggris. Sedangkan 80 persen lainnya bisa berasal dari pasar domestik,” tutur Estlin.
Adapun Perusahaan Inggris yang dimaksud tidak harus perusahaan konstruksi. Estlin menyebut, perusahaan yang dilibatkan bisa perusahaan yang bergerak di sektor layanan hukum atau sektor lain yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami akan membantu pembiayaan infrastruktur ini dengan sebagian besar bermitra dengan bank (lokal) agar secara efektif dapat mendukung lebih banyak proyek,” kata Estlin.
Dalam kunjungannya, Estlin didampingi oleh perwakilan dari London Stock Exchange Group dan London Market Group. Ia dijadwalkan berdiskusi dengan pemerintah, pembuat kebijakan dan para pemimpin industri tentang kerja sama keuangan hijau (green finance) dan keuangan syariah. Estlin berkunjung ke Jakarta pada 10-11 Juli 2019 untuk memperkuat hubungan kerja sama keuangan antara Inggris dan Indonesia.
Share:

Kritik Infrastruktur Pemerintah, JK: Untuk Kebaikan


TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan sikapnya yang kerap mengkritisi kebijakan infrastruktur pemerintah merupakan bentuk perhatiannya. Ia yakin sikap kritisnya tak akan memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak kompak.
"Untuk kebaikan, saya bicara apa yang menurut pikiran saya itu benar," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
Sebelumnya, JK melancarkan kritik terkait proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi, LRT Palembang, hingga terakhir LRT Jabodetabek. Ia mengatakan seharusnya pembangunan infrastruktur harus efisien.
Meski bagitu, JK mengatakan kritik yang selama ini ia berikan bersifat membangun. Selalu ada solusi yang diusulkan bersamaan dengan kritik tersebut. "Jadi bukan soal asal kritik. Saya ingin menghemat uang negara," kata JK.
Ia mencontohkan pada pembangunan jalur Trans Sulawesi. Ia menilai seharusnya jalur ini lebih diprioritaskan dulu untuk mengangkut batubara dan semen agar mendapat untung dulu. Setelah itu, baru kemudian dikembangkan.
Meski kerap mengkritik kebijakan pemerintah sendiri, namun JK yakin hal ini tidak akan memunculkan anggapan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kompak. Ia justru yakin hal ini dapat mendongkrak elaktibilitas Jokowi, yang saat ini maju kembali menjadi calon presiden.
"Justru mungkin akan naik, berarti pemerintah memperhatikan harus efisien. Justru kalau pemerintah boros bisa turun elektabilitasnya pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi," kata JK.
Share:

Rizal Ramli: Pembangunan Infrastruktur Jokowi Timbulkan Trauma 3O


TEMPO.COJakarta - Bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik dalam 4,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang selalu membanggakan proyek infrastruktur.
Meski pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi memang all out, tapi Rizal Ramli menyebut hal tersebut malah berdampak negatif. "Satu proyek dia kunjungi delapan kali sudah kayak mandor saja. Memang banyak kemajuan secara fisik, tapi meninggalkan trauma tiga 'O'," kata Rizal Ramli dalam diskusi bareng Aliansi Pengusaha Nasional DKI di Hotel Century, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
O pertama, menurut Rizal Ramli, adalah Over Supply karena pembangunan dengan dana yang jor-joran. Sedangkan O kedua adalah Over Price karena yang melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. "BUMN sudah biasa markup 30 sampai 50 persen," ucapnya.
Sementara O ketiga adalah Over Borrowing. "Ketiga karena pada dasarnya BUMN gak punya uang akhirnya terjadi over borrowing. Jadi mau tak mau disubsidi dari APBN dan BUMN harus meminjam," ujarnya.
Sehingga, kata Rizal Ramli, peningkatan pinjaman perusahaan BUMN dalam 4,5 tahun terakhir naik. Di masa mendatang, menurut dia, seharusnya tidak ada lagi proyek berbayar dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Menurut Rizal Ramli, duit APBN hanya boleh digunakan jalan negara atau jalan provinsi yang gratis. "Misalnya jalan tol itu berbayar, harusnya diserahkan ke swasta dan swasta yang penting rate of return di dalam dolar itu 11 persenan. Yang kedua dibantu pembebasan tanah," ujar dia. Ia juga mengkritik pembangunan jalan tol selama ini diperuntukkan bagi orang kaya, kecuali rakyat pada saat lebaran.
Dalam kesempatan terpisah, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan infrastruktur penting sebagai modal untuk memajukan perekonomian suatu bangsa. "Infrastruktur memang tidak bisa dimakan. Tapi infrastruktur memudahkan mencari makan," ujar Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato politik dalam acara Majelis Taklim Bersholawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Ma'ruf Amin juga menyebutkan infrastruktur memungkinkan aliran barang dan jasa terjadi begitu cepat. "Bagaimana bisa membawa hasil produksi dari satu daerah ke daerah lain tanpa ketersediaan infrastruktur," tuturnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol telah memudahkan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.
Share:

Khofifah Puji Pembangunan Infrastruktur Jokowi di Depan Muslimat NU


Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyebut banyaknya jamaah yang hadir dalam acara Harlah ke-73 Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka datang dari berbagai daerah luar ibu kota.

Di depan Muslimat NU, Khofifah pun memuji pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi. Menurut dia, hasil kerja ini telah membawa akses transportasi yang cepat.

"Bapak Presiden, tadi malam saya dapat kabar agar rombongan dari Surabaya sampai Solo hanya empat jam, tapi malah ada yang 3 jam. Setengah dua sudah sampai Jakarta. Kami sampaikan Pak Presiden, (kami) menjadi warga yang mensyukuri nikmat," ucap Khofifah di lokasi, Minggu (27/1/2019).

Dia menegaskan, ke depan nantinya, kenikmatan seperti itu akan ditambah.

"InsyaAllah akan ditambah kenikmatan," jelas Khofifah.

Sementara itu Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan selamat Harlah ke-73 kepada Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Jokowi berharap muslimat NU makin jaya dan mendapatkan anugerah dari Tuhan.

"Semoga muslimat NU tambah jaya, selalu diberikan barokah oleh Allah. Dan negara jadi negara makmur, sejahtera," kata Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (27/1).

Jokowi menyebut, Muslimat NU merupakan organisasi wanita yang besar di Indonesia. Terbukti, peringatan Hari Lahir Ke-73 Muslimat NU dihadiri lebih dari 100 ribu muslimat NU dari pelbagai daerah di Tanah Air.

Gaungkan Islam Moderat

Presiden Jokowi

Jokowi menginginkan, peringatan hari lahir muslimat NU ini jadi momentum untuk menggaungkan Islam moderat. Membumikan Islam Aswaja yang penuh toleransi.

"Kita ingin Islam moderat, moderasi Islam, terus digaungkan dan saya kira tadi sudah disampaikan oleh ibu Ketua Umum Ibu Khofifah Indar Parawansa bahwa Islam yang Aswaja yang penuh toleransi, yang penuh dengan moderasi, saling menghargai, saling menghormati, itulah semangat yang disampaikan Muslimat NU," ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengapresiasi deklarasi Anti Hoaks oleh muslimat NU. 

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, gerakan tersebut sangat bagus untuk melawan arus hoaks yang berserakan di media sosial.

"Saya kira ini sebuah gerakan masyarakat, sebuah movement yang sangat bagus untuk negara kita," ucap dia.


Share:

Jokowi Jelaskan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Bagi Indonesia


Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya bagi Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di tiap daerah.

Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu syarat agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lainnya. 

"Saya sampaikan ke menteri bahwa daya saing, 'competitiveness', tidak bisa tidak, kita harus kejar yang namanya infrastruktur sebagai syarat pondasi kita untuk bisa bersaing dengan negara lain," kata Jokowi di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Kahmi, Akbar Tanjung, di Jakarta, 5 Februari 2019.

Jokowi mengatakan, selama empat tahun msa pemerintahannya, jalan tol sepanjang 782 kilometer telah rampung dikerjakan. Sementara itu, total target pembangunan jalan tol hingga akhir 2019 di Indonesia yakni 1.854 kilometer.

Selain membangun infrastruktur besar seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, maupun bendungan, pemerintah juga membangun infrastruktur skala kecil melalui dana desa di pelosok-pelosok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, dana desa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa, embung, pengairan sawah, dan pasar-pasar desa.

"Saya kaget, sampai akhir tahun 2018 kemarin, telah dibangun kurang lebih 191 ribu kilometer jalan-jalan di desa-desa. Jumlah yang sangat banyak sekali," kata Jokowi seperti dilansir dari Antara.  

Tingkatkan Kualitas SDM

Dana desa, kata Jokowi juga dimanfaatkan untuk membangun 58 ribu unit irigasi, 6.900 pasar-pasar di sejumlah desa hingga pada akhir 2018.

Selain infrastruktur, untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Tahapan pembangunan itu diharapkan Presiden dapat memajukan Indonesia dan tidak terjebak sebagai negara pendapatan menengah," kata Jokowi.

Share:

Sahroni DPR: Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS Hoax


Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa rumor penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah informasi sesat alias hoax.

Masyarakat diminta cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.

Pernyataan itu disampaikan politisi muda Partai Nasdem pada saat temu warga di masa reses DPR yang berlangsung di Jalan Kalibaru Timur Rt 04 Rw 02, Cilincing, Jakarta Utara, merespons pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur, Rabu (27/2/2019).

"Saya pastikan itu hoax," ucap Sahroni.

Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km.

Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah, kata Sahroni, juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Sahroni.

Sumber Pendapatan

Sahroni

Ditambahkannya, untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun. Lantas darimana dana sebesar itu diperoleh?

Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.

"Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrstruktur," jelasnya.

Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya.

"Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," imbuh Sahroni.


Share:

Recent Posts