Menteri Rini: Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga Beroperasi Mei 2020


 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut bahwa Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga beroperasi sesuai rencana yaitu pada Mei 2020.
"Saya senang proyek berjalan baik, dan kita targetkan tahun ini runway bisa selesai dibangun dan dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain hingga rampung dan bisa beroperasi pada Mei 2020," kata Rini saat meninjau langsung pembangunan Runway Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga pada Rabu (2/10).
Sejumlah pekerjaan telah dilakukan sejak Mei 2019 yakni pembersihan lahan atau land clearing untuk runway dengan panjang 1.600 meter.
Rini juga menambahkan, keberadaan Bandara Jenderal Besar Soedirman juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan dapat mengakomodir kegiatan investasi dan perekonomian di Jawa Tengah.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, Bandara Jenderal Besar Soedirman akan berperan signifikan dalam mendorong perekonomian khususnya di 5 wilayah terdekat.
"Perekonomian di 5 wilayah yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen atau kita kenal dengan Barlingmascakeb akan lebih maju dengan hadirnya Bandara Jenderal Besar Soedirman," kata Awaluddin.
Pembangunan runway merupakan salah satu infrastruktur penting yang menjadi prioritas pembangunan saat ini. Pada Tahap I runway dibangun untuk melayani operasional penerbangan pesawat ATR 72-600 dan sejenis, lalu kemudian dilakukan pengembangan hingga Tahap III yang akan membuat bandara ini dapat didarati pesawat sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.
Pembangunan terminal penumpang pesawat juga dilakukan bertahap, di mana pada Tahap I Tahap I berkapasitas 98.812 penumpang per tahun. Pada Tahap II berkapasitas 440.440 penumpang per tahun, kemudian Tahap III berkapasitas sekitar 600.000 penumpang per tahun.
Proyek bandara ini terletak di kawasan Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman. Pada April 2019, AP II dan TNI AU menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pembangunan infrastruktur sudah dapat dimulai.
AP II dan TNI AU juga telah menyepakati Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), yakni DLKr I seluas 4,42 hektare guna diusahakan sebagai bandara meliputi terminal kargo, terminal penumpang, bangunan operasional/perkantoran dan fasilitas sisi darat lainnya.
Lalu, DLKr II seluas 43,5 hektare guna penggunaan bersama (penerbangan sipil dan militer) meliputi runway, RESA (runway end safety area), stopway, taxiway, PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran), fasilitas bersama, dan pagar pengamanan bandara.
Share:
Read More

Pembangunan LRT Jabodebek Masih Terbentur Masalah Pembebasan Lahan di Bekasi


Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait percepatan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Adapun sejumlah menteri yang hadir yakni Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil.
"Pak Menko (Luhut) ingin pastikan semua berjalan sesuai dengan target. Maka sering sekali Pak Menko mengadakan rapat begini evaluasi apa hambatannya apa masalah pembayarannya ada masalah apa saja gitu loh," kata Menteri Sofyan usai rakor di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10).
Menteri Sofyan menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukan bersama, nyatanya masih ada sedikit masalah terkait dengan lahan yang ada di Bekasi. Akan tetapi, sejauh ini pihaknya sudah turun tangan untuk melakukan penyelesaian dengan beberapa warga di Bekasi.
"Ada tanah yang belum beres di Bekasi beberapa bidang. Tapi satu bidang belum beres kan mengganggu juga. Kalau tanah yang di Bekasi saja sedikit tapi masalahnya sedang kita konsinyasi," kata dia.
Menteri Sofyan melanjutkan hambatan di lapangan sendiri memang tidak mudah apalagi banyak masyarakat yang sulit untuk dipindahkan. Namun, sesuai dengan Undang-Undang berlaku pihaknya tetap berkomitmen membenahi persoalan tanah tersebut.
"Iya hambatannya macam-macam orang tidak mau dibebaskan gitu kan, tapi Undang-Undang nomor 2 sudah cukup efektif kalau tidak setuju kita konsinyasi. Nanti pengadilan yang menerima, baru kita proses," imbuhnya
Berdasarkan data PT Adhi Karya progres pembangunan LRT Jabodebek baru mencapai 67,77 persen. Adapun untuk Cawang-Cibubur sudah mencapai 85,28 persen. Kemudian untuk Cawang -Kuningan - Dukuh Atas sudah mencapai 55,91 persen, dan terakhir Cawang - Bekasi Timur mencapai 59,12 persen.
Share:
Read More

Uji Coba LRT Jabodebek Rute Cawang-Cibubur Diperkirakan Dimulai Pekan Depan


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa uji coba Light Rail Transit (LRT) akan mulai dilakukan pada pekan depan. Nantinya PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sendiri akan mulai mengirimkan rangkaian kereta atau trainset LRT Jabodebek pada 5 Oktober 2019 secara bertahap.
"Mungkin minggu depan (kita uji coba), kita mau bicara cara ngangkatnya seperti apa. Saya enggak mau ada risiko," kata Budi ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kamis (3/10).
Secara keseluruhan, INKA diminta untuk mengerjakan pesanan 31 trainset LRT Jabodebek. Masing-masing trainset terdiri dari 6 gerbong. Namun tidak seluruh pesanan langsung dikirimkan, tetapi secara bertahap. Setelah itu baru dilaksanakan pada lintas Cawang-Cibubur.
Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Pundjung Setya Brata menambahkan uji coba LRT Jabodebek trase Cawang - Cibubur akan dilakukan sekitar 3-6 bulan, menyesuaikan dengan hasil evaluasi. Dalam uji coba tahap awal, terdapat 1 trainset atau 6 gerbong kereta yang melintas di trase itu.
"Uji coba 3-6 bulan tergantung hasil evaluasinya," kata dia.
Adapun dijelaskan Pundjung, progres keseluruhan proyek LRT Jabodebek sudah mencapai 65,77 persen, terdiri dari Cawang - Cibubur, Cawang - Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi Timur.
Secara rinci untuk lintas pelayanan Cawang - Cibubur, kini progresnya mencapai 85,28 persen. Trase itu menghubungkan Cawang - Taman Mini - Kampung Rambutan - Ciracas - Kampung Rambutan.
Sementara untuk lintas pelayanan Cawang - Dukuh Atas, kini progresnya sudah 55,91 persen. Trase itu menghubungkan Cawang - Ciliwung - Cikoko - Kuningan - Rasuna Said - Karet Kuningan - Setiabudi - Dukuh Atas.
Sedangkan untuk lintas pelayanan Cawang - Bekasi Timur, progresnya kini telah mencapai 53,84 persen. Trase itu menghubungkan Cawang - Halim - Jati Bening Baru - Cikunir - Cikunir 2 - Bekasi Barat - Jatimulya.
Share:
Read More

Adhi Karya Akui Baru Terima Rp8 Triliun Untuk Proyek LRT Jabodebek


 Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Pundjung Setya Brata mengakui baru menerima sekitar Rp8 triliun dari PT Kereta Api Indonesia terkait dengan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Jumlah ini, masih akan terus bertambah seiring dengan progres pembangunan proyek tersebut.
"Sudah Rp8 triliun koma sekian," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10).
Seperti diketahui, PT KAI sendiri merupakan investor proyek LRT Jabodebek sesuai dengan penugasan pemerintah. Selama ini pembayaran dari KAI dilakukan bertahap menyesuaikan dengan progres konstruksi LRT Jabodebek.
Untuk selanjutnya, pihaknya akan mengajukan tagihan ke PT KAI sebesar Rp1,2 triliun. Jika terealisasikan, maka ‎total pendapatan yang diterima Adhi Karya dari PT KAI akan mencapai Rp10 triliun.
"Ini yang sedang (diajukan) di KAI ‎ini Rp1,4 (triliun), nett-nya Rp1,2 triliun. Mudah-mudahan segera rilis," katanya.
Progres keseluruhan proyek LRT Jabodebek sudah mencapai 65,77 persen, terdiri dari Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur. Untuk lintas pelayanan Cawang-Cibubur, kini progresnya mencapai 85,28 persen. Trase itu menghubungkan Cawang-Taman Mini-Kampung Rambutan-Ciracas-Kampung Rambutan.
Sementara untuk lintas pelayanan Cawang-Dukuh Atas, kini progresnya sudah 55,91 persen. Trase itu menghubungkan Cawang-Ciliwung-Cikoko-Kuningan-Rasuna Said-Karet Kuningan-Setiabudi-Dukuh Atas.
Sedangkan untuk lintas pelayanan Cawang-Bekasi Timur, progresnya kini telah mencapai 53,84 persen. Trase itu menghubungkan Cawang-Halim-Jati Bening Baru-Cikunir-Cikunir 2-Bekasi Barat-Jatimulya. 
Share:
Read More

Jokowi Akui Banyak PR Belum Selesai, Apa Saja?


Presiden Jokowi sempat menyebut ada banyak pekerjaan yang belum diselesaikan dalam Kabinet Kerja Jilid I. Nantinya, pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilanjutkan kembali dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Hal itu disampaikan saat menghadiri sidang kabinet paripurna tentang Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020, Kamis (3/10).
"Masih banyak saya lihat, masih ada PR-PR yang belum bisa kita selesaikan," kata Jokowi. Lalu, apa saja PR yang dimaksud Presiden Jokowi itu?
Pembangunan SDM
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu visi Jokowi untuk lima tahun ke depan. Jokowi ingin ingin membangun SDM untuk meningkatkan daya saing.
"Fondasi kita ke depan adalah SDM yang berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas SDM ini harus mulai dibangun sejak dalam kandungan," ungkap Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan SDM juga akan berfokus pada program vokasi yang kini tengah dilakukan oleh pemerintah.
"Otomatis pendidikan, sekarang kita bicara kualitas. SDN kita sudah harus beralih kepada kualitas pendidikan menjadikan vokasi," kata Menteri Bambang.
Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan dalam 5 tahun ke depan pekerjaan besar yang masih akan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang dibangun tak hanya soal pembangunan jalan tol. Pembangunan infrastruktur nantinya akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus, pariwisata, sektor pertanian hingga kawasan perikanan.
"Artinya membangun infrastruktur bukan hanya semata pembangunan infrastruktur itu sendiri tapi dimensi wilayah sekitarnya. Tujuan utamanya adalah ada jalan tapi di daerah sekitar tersebut harus berkembang, sehingga harus melihat ke depan wilayahnya," bebernya.
Selain itu, salah satu belum selesainya pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masalah biaya. Menurut Presiden Jokowi, dibandingkan dengan negara-negara tetangga saja, biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2 sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi.
"Artinya, infrastruktur kita enggak siap sehingga kita fokus di situ, fokus saja sudah. Kemudian lima tahun ke depan kita masih menyelesaikan ini (pembangunan infrastruktur), masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur kita," kata Jokowi.
Masalah Kesehatan
Selain masalah SDM dan infrastruktur, sektor lain yang akan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi adalah masalah kesehatan. Di mana, pada kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah ke depan yaitu mengenai stunting dan angka kematian ibu saat melahirkan.
"Kita harapkan dari kesehatan isu ketinggalan masalah stunting ibu yang mengandung kemudian juga kematian ibu melahirkan harus dijadikan prioritas," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Reformasi

Dalam Kabinet Kerja Jilid II, salah satu fokus Jokowi yang belum diselesaikan adalah fondasi penguatan reformasi birokrasi dan reformasi struktural untuk merespons perubahan yang begitu cepat.
Menurut Presiden Jokowi, reformasi birokrasi akan mendorong negara makin efisien.
"Tiga hal ini (pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penguatan reformasi) yang menurut saya yang sangat diperlukan negara kita agar kita tidak terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang ini menurut saya banyak dialami negara-negara lain," kata Jokowi. 
Share:
Read More

BKPM Tawarkan Proyek Bandara Singkawang ke Swasta


Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bappenas, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia menggelar market sounding proyek pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk menarik pihak swasta agar terlibat dalam proyek tersebut dalam skema KPBU.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyambut positif kegiatan market sounding. Mengingat pentingnya keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Pak Presiden secara khusus mengingatkan kepada kami, berikan kesempatan swasta, swasta asing untuk masuk ke industri prasarana perhubungan. Karena kita yakin kompetensi yang dimiliki swasta, modal yang dimiliki swasta itu diperlukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang begitu banyak," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Pemerintah berharap keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor perhubungan dapat terus ditingkatkan. "Kalau ini menjadi satu contoh. Ada bandara-bandara lain, yang dimiliki pemerintah atau AP I dan AP II. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga fasilitas kereta api itu yang begitu variatif dan memiliki prospek yang baik," ujar dia.
Dia meminta segenap pihak, terutama dari sisi pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada investor. Dengan demikian, para calon investor proyek Bandara Singkawang memperoleh informasi memadai terkait proyek tersebut.
"Saya minta kepada tim, dari Bappenas, PII, dan dari Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada investor dan kami siap melakukan diskusi one on one bila diskusi pada market sounding ini dirasa kurang," imbuhnya.
Sementara Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, kehadiran Bandara Singkawang amat strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat. "Dengan dilaksanakannya market sounding ini Bandara Singkawang layak dibangun untuk memenuhi impian masyarakat Singkawang tersedia akses lebih efisien waktu,"
Kehadiran Bandara Singkawang diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah Singkawang dan sekitarnya. "Singkawang merupakan kota pariwisata dan perdagangan jasa. Dimensi waktu menjadi penting yang kaya daya tarik investasi," tandasnya.
Sebagai informasi, nilai opex proyek Bandara Singkawang sebesar Rp2,6 triliun. Sementara capex proyek senilai Rp1,7 triliun dengan masa konsesi 32 tahun. 
Share:
Read More

Penghasilan Pajak Kepleset Rp200 T, Pembangunan Infrastruktur Jangan Andalkan APBN


Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.
"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Melesetnya penerimaan pajak disebabkan menurunnya kondisi perekonomian global. Hal tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri.
"Ini tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang juga cenderung melamban," jelas dia.
Menghadapi tantangan ini, pembangunan infrastruktur harus diupayakan tidak tergantung pada APBN. "Tapi poinnya kita sejauh mungkin musti mulai harus bergeser dari ketergantungan berlebih kepada APBN," ujarnya.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah yakni dengan menjalankan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
"Untuk mencoba membuat terobosan untuk meng-KPBU-kan proyek Bandara Singkawang ini," tandasnya.
Share:
Read More

Ditawarkan ke Swasta, Proyek Bandara Singkawang Diminati China Hingga Prancis


Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bappenas, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia menggelar market sounding proyek pembangunan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Langkah ini diharapkan bisa menarik pihak swasta agar terlibat dalam proyek tersebut dalam skema KPBU.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sejauh ini sudah cukup banyak investor asing yang tertarik untuk menggarap proyek tersebut. Meskipun demikian dia tidak menjabarkan secara jelas pihak-pihak yang akan terlibat.
"Nanti tim yang tahu. Saya pikir banyak sekali, ini surprising terima kasih mungkin lebih dari 10 bahkan 20. Di antaranya (Changi), ada Prancis, Kanada, Korea Selatan, Jepang, China," kata Budi saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Dia menegaskan, pelibatan swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait pemerataan pembangunan.
"Kemenhub mendapatkan amanah dari pak presiden untuk memastikan Indonesia sentris ini bisa dilayani dengan baik. Artinya banyak pulau, kota yang harus kita layani," ujar dia.
Selain itu, pelibatan swasta lewat skema KPBU juga mengurangi ketergantungan pembangunan infrastruktur pada APBN. "APBN memang terbatas, banyak sekali kota-kota potensial yang akan dikembangkan. Oleh karenanya (pengembangan) di kota-kota atau tempat-tempat itu akan kita kerja samakan dengan swasta, dalam negeri dan luar untuk membantu pendanaan tetapi juga memberikan suatu profesionalitas baru, sehingga kompetisi lebih bagus," tandasnya.
Share:
Read More

Pekan Ini, Pemerintah Akan Umumkan Pemenang Lelang Operator Bandara Komodo


Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi proses lelang pengelolaan Bandara Internasional Komodo. Pengelolaan Bandara yang terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tersebut akan menggunakan skema KPBU.
"Kami menjelang finalisasi suatu proses KPBU yang kita lakukan untuk Labuan Bajo," kata dia, di Acara Market Sounding Proyek Bandara Singkawang, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Meski demikian, mantan Dirut Angkasa Pura II ini masih enggan membeberkan konsorsium yang berhasil lolos dalam lelang tersebut. Namun, dia memastikan pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah proses finalisasi rampung.
"Pemenang kemungkinan adalah kolaborasi swasta nasional dan swasta internasional," lanjut Budi.
Saat ditanya mengenai konsorsium Singapura-Indonesia yang dikabarkan jadi calon operator Bandara Komodo, Budi tidak banyak bicara. "Belum. Kita lagi proses finalisasi mungkin satu minggu mendatang kita umumkan. Mungkin 10 atau 11 Oktober," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, konsorsium perusahaan Singapura, yakni Changi Airports International Pte Ltd, Changi Airport MENA Pte Ltd dan perusahaan Indonesia PT Cardig Aero Service dinyatakan lolos tahap pertama dalam lelang dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Kepala Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Pengusahaan Bandara Kementerian Perhubungan Arif Mustofa di Ruang Wartawan Kemenhub, Jakarta, Jumat menyebutkan terdapat lima konsorsium yang mengikuti lelang tahap pertama, namun yang dinyatakan lolos hanya konsorsium Changi-Cardig.
"Cardig itu lokal, dia perusahaan lokal. Konsorsium awalnya ada lima. yang lolos tinggal satu, mitra asingnya dua, setelah itu tahap dua selesai baru kita award. Nanti ini memenangkan pertandingan maju ke dalam proses berikutnya, jadi financial close," katanya dikutip Antara.
Arif menyebutkan lima konsorsium tersebut, adalah Changi-Cardig; Astra dengan perusahaan Prancis; PT Angkasa Pura II dengan perusahaan Malaysia Muhiba; Indika Group dan perusahaan Prancis; dan PT Angkasa Pura I dengan perusahaan India GVK.
Share:
Read More

92 Juta Orang Indonesia Tak Punya Akses Bank, Karena Infrastruktur?


Merdeka.com - Laporan ekonomi digital e-Conomy South East Asia (SEA) 2019 menyebut 92 juta orang Indonesia atau setengah populasi orang dewasa, masuk kategori unbanked. Artinya, mereka tak punya akun bank, kartu kredit, simpanan, maupun asuransi.
Ini berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing hanya tiga juta dan 10 juta populasi mereka yang masuk kategori unbanked. Laporan tersebut mencatat masalah unbanked di Asia Tenggara memang banyak dipengaruhi infrastruktur. Selain itu regulasi yang ketat juga disebut mengekang kompetisi dan inovasi.
Sejatinya layanan keuangan digital dari fintech bisa menjadi andalan untuk merangkul para unbanked, tetapi itu dijegal oleh infrastruktur yang tidak memadai. Alhasil, tak hanya bank konvensional yang sulit masuk, pemain fintech pun sulit memberikan akses.
"Akses mereka (unbanked) ke mobile internet mungkin lebih terkekang, seperti yang kau ketahui, mobile broadband terkadang masih sulit di luar area urban kunci. Jadi peluangnya lebih sulit dilihat dan sulit menggapai mereka," ujar Leader of Asia-Pacific Digital Practice di Bain & Company, Florian Hoppe kepada Liputan6.com, di Jakarta, Senin (7/10).
Dia menjelaskan, 47 juta orang dewasa Indonesia masuk ke kategori underbanked, yakni punya bank tetapi belum bisa memakainya untuk kredit atau investasi. Untuk kategori ini tantangannya lebih mudah, yakni layanan keuangan digital disarankan untuk meraih kepercayaan para nasabah agar mau memakai layanan selain pembayaran.
Contohnya seperti kepercayaan dari segi keamanan siber dan meningkatkan upaya Know Your Customer (KYC). Pemerintah pun diminta suportif dengan menerapkan aturan secara konsisten dan yang tidak sulit diprediksi.
Reporter: Tommy Kurnia
Share:
Read More

2019, Pembiayaan Infrastruktur Lewat Sukuk Ditargetkan Rp 28 T


TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengalokasikan pembiayaan infrastruktur dari sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 28,43 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan jumlah pembiayaan ini meningkat jika dibandingkan alokasi 2018 yang hanya mencapai Rp 22,53 trilun.
"Jumlah alokasi ini naik sebesar 26,2 persen. Hal ini berarti memberikan tanda bahwa peran sukuk negara semakin memberikan peran yang strategis bagi pembiayaan infrastruktur," kata Luky di Gedung Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 21 Desember 2018.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, jumlah pembiayaan dengan instrumen sukuk negara terus meningkat sejak pertama kali digunakan untuk pembiayaan proyek perkeretaapian pada 2013. Saat itu pembiayaan proyek infrastruktur dengan sukuk negara baru mencapai Rp 800 miliar. Namun pada 2018 jumlahnya meningkat hingga Rp 22,53 triliun dan tahun depan meningkat kembali menjadi Rp 28,43 trilun.
Luky menjelaskan alokasi pembiayaan proyek SBSN tahun 2019 masih sama yakni dialokasi ketujuh kementerian dan lembaga. Namun secara dari sisi jumlah pemarksa sukuk, yakni direktorat eselon I yang menginisiasi dari kementerian bertambah dari 10 unit menjadi 16 unit pada 2019. Adapun cakupan proyek pembiayaan dengan sukuk negara pada 2019 akan mencapai 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi.
Beberapa proyek yang akan dibiayai dengan sukuk negara misalnya, penyelesaian jalan kereta api trans Sulawesi dari Pare-Pare menuju Makasar, pembangunan double track di selatan Jawa khusunya dari Cirebon, Kroya, Solo hingga Madiun, Jombang dan Surabaya. Kemudian ada juga proyek pengembangan jalan dan jembatan, pengelolaan bendungan, lahar dan banjir, pembangunan gedung embarkasi haji termasuk pusat pelayanan haji terpadu serta pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan volume pembiayaan infrastruktur memang terus meningkat. Bahkan, kata dia, jumlahnya telah meningkat hingga empat kali lipat sejak 2015. Meski demikian, dibandingkan dengan total belanja modal untuk infrastruktur pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2019 yang mencapai Rp 400 trilun pembiayaan dengan sukuk masih terbilang kecil.
Sri Mulyani juga mengatakan dirinya ingin melihat bagaimana progres pembiayaan menggunakan sukuk ini pada tahun-tahun ke depan. Jika bagus, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, porsinya bisa ditambah.
Share:
Read More

Cerita dari Perbatasan: Asa Ibu Kota Baru dan Infrastruktur


TEMPO.CO, Nunukan - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur memberi asa bagi masyarakat di Desa Long Bawan, Krayan, Kalimantan Utara. Kebanyakan warga desa yang terletak sekitar 20 menit dari perbatasan Indonesia - Malaysia ini berharap ikut kecipratan manfaat dari hajatan besar pemerintah tersebut.
Wakil Kepala Adat Krayan Mes Kanter yakin wilayahnya bakal ikut terbangun dengan adanya Ibu Kota di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. "Kalau Ibu Kota ke Kaltim tentu akan berdampak ke Krayan dan kami sudah siap," ujar dia saat ditemui di SMAN 1 Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat, 30 Agustus 2019.
Kanter mengatakan pemindahan Ibu Kota ini memang menjadi mimpi besar masyarakat Kalimantan. Selain bisa memacu pembangunan infrastruktur di pulau terbesar Indonesia, ia berharap pemindahan Ibu Kota bisa memacu denyut bisnis dan perekonomian di sana. "Kami berharap pemerintah pusat serius."
Pembangunan yang diharapkan Kanter antara lain bisa tersambungnya akses darat dari Kalimantan Timur ke desanya. Sebab, selama ini masyarakat setempat hanya bisa mengandalkan angkutan udara untuk keluar desa.
"Karena kalau melihat situasi di Krayan kan hambatannya itu, situasi jalan masih amburadul kayak kubangan, masih tertinggal," kata Kanter.
Harapan serupa diungkapkan oleh Aprem, seorang pendeta di Krayan. Ia berharap pemerintah bisa segera memperbaiki akses jalan darat di sana. Sebabnya, jalanan di sana sudah kelewat jelek, terutama kalau musim hujan tiba.
Dengan jalanan yang berlumpur setelah hujan mengguyur, kendaraan pun sulit untuk bermanuver. Warga, kata Aprem, bahkan lebih memilih meninggalkan motornya di jalanan dan jalan kaki bila jalanan menuju desa sudah sangat berlumpur. Untuk mengakali kondisi jalan, masyarakat menyiapkan mobil 4WD dan ban off-road.
Kondisi itu terlihat dari pemantauan Tempo selama perjalanan di wilayah Long Bawan, Krayan, Nunukan. Belum semua jalan beraspal, masih ada jalanan tanah menuju area perumahan.
Hampir semua kendaraan di sana merupakan mobil bertenaga besar dengan bak di belakangnya. Mobil juga bergerak dengan tarikan empat roda dan ban khusus area off-road. Begitu pula dengan sepeda motor, hampir semuanya menggunakan ban khusus trail untuk dapat menerjang jalanan berlumpur itu.
Siswa SMAN 1 Krayan Febrian Samith yakin pemerintah bisa lebih memperhatikan desanya bila Ibu Kota benar-benar pindah ke Kalimantan. Mengingat, jarak pusat pemerintahan ke kawasan perbatasan juga bisa lebih dekat. Dengan demikian, tak ada lagi jalan-jalan licin menuju ke sekolah saat musim hujan tiba, khususnya bagi Febrian yang perlu menempuh 20 menit dari rumahnya. "Saya hanya membayangkan jalan yang lebih bagus, kalau gedung-gedung tinggi belum lah."
Share:
Read More

Proyek Infrastruktur Cina di Indonesia Paling Besar se-ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan laporan terbaru dari Fitch Solutions, proyek infrastruktur Cina di ASEAN tercatat paling banyak dikerjakan di Indonesia. Nilai proyek Cina di Indonesia sebesar US$93 miliar atau 36 persen dari keseluruhan proyek infrastruktur Cina yang dikerjakan di Asia Tenggara.
Proyek paling spektakuler yang sedang dikerjakan Cina di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air Sungai Kayan senilai US$17,8 miliar.
Menurut Fitch, Cina menjadi negara nomor dua yang paling banyak mengerjakan proyek infrastruktur di negara-negara ASEAN. Adapun Jepang memimpin di peringkat satu. 
Proyek infrastruktur yang didukung oleh Cina di enam negara ASEAN dengan ekonomi terbesar seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam nilainya mencapai sebesar US$255 miliar. Adapun, nilai proyek infrastruktur yang bekerjasama dengan Jepang nilainya mencapai US$367 miliar.
Dilansir melalui Bloomberg, Asian Development Bank memperkirakan bahwa ekonomi Asia Tenggara akan membutuhkan US$210 miliar per tahun dalam investasi infrastruktur dari 2016 hingga 2030, hanya untuk menjaga momentum dalam pertumbuhan ekonomi.
Angka-angka Fitch terbaru, hanya menghitung proyek yang tertunda atau proyek-proyek yang masih dalam tahap perencanaan, studi kelayakan, tender dan saat ini sedang dibangun. "Data Fitch pada
Februari 2018 menempatkan investasi Jepang pada US$230 miliar dan Cina pada US$155 miliar," seperti dikutip melalui Bloomberg, Ahad 23 Juni 2019.
Hingga saat ini, setidaknya ada 240 perusahaan infrastruktur mendapat dukungan Jepang. Sementara untuk Cina, ada 210 perusahaan yang didukung di 10 negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kendati Presiden Xi Jinping mendorong untuk membelanjakan kereta api dan pelabuhan melalui program Belt and Road Initiative, Cina tetap belum mampu menggeser dominasi Jepang dalam prpoyek infrastruktur.  Sejauh ini, Vietnammenjadi negara yang paling banyak menerima proyek infrastruktur Jepang, yakni senilai US$209 miliar atau lebih dari 50 persen dari keseluruhan nilai proyek Jepang di ASEAN.
Sumber : 
Share:
Read More

Recent Posts